Contract Document

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : {{ $contract->code }}

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: Nomor : {{ $contract->code }} ini dibuat pada hari ini, {{ format_tanggal_indo($contract->date1) }}, antara:

(1)	Nama	: {{ $contract->organization->company->name }}
	Alamat	: {{ $contract->organization->company->address }}

Dalam perjanjian ini diwakili oleh {{ $contract->organization->director->fullname }} dalam jabatannya sebagai {{ $contract->organization->director->employment->jobposition->name }}, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak atas nama {{ $contract->organization->name }}, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan {{ $contract->organization->company->industry }} (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama).

(2)	Nama	: {{ $contract->employee->fullname }}
	Jenis Kelamin	: {{ $contract->employee->gender->getLabelid() }}
	Tempat/Tanggal Lahir	: {{ $contract->employee->place_of_birth }}, {{ $contract->employee->birthdate }}
	Alamat	: {{ $contract->employee->identities->citizen_id_address }}

	(selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua)

	Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua (kedua belah pihak) menyatakan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu guna melaksanakan tugas/pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

	Dalam perjanjian kerja ini yang dimaksud dengan :
1)	Pekerja adalah Pihak Kedua yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Pertama karena pelaksanaan tugas/pekerjaan.
2)	Daftar hadir adalah catatan kehadiran pekerja yang dikelola oleh koordinator/supervisor/pengawas bagi pekerja di perusahaan tempat pekerja menjalankan tugas /pekerjaannya.

Pasal 2
JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1)	Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagai JABATAN dengan status/kedudukan sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2)	Ruang lingkup tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disesuaikan dengan jabatan/tugas dari Pihak Kedua dan dituangkan dalam bentuk surat penugasan dan uraian tugas /pekerjaan (Job Description) yang diberikan oleh Pihak Pertama.

{{-- --}} @php $alfa = $contract->uang_makan != "0" ? "c" : "b"; @endphp @if($contract->uang_makan != "0") @endif

3)	Surat penugasan dan Uraian tugas/pekerjaan (Job Description) tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
4)	Pihak Kedua bersedia ditempatkan dilokasi kerja Pihak Pertama dan atau bersedia untuk sewaktu-waktu dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan upah dan fasilitas sesuai standar upah serta fasilitas yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama di tempat Pihak Kedua dipekerjakan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1)	Jangka waktu perjanjian kerja periode pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal {{ format_tanggal($contract->date1) }} sampai {{ format_tanggal($contract->date2) }}, atau sampai dengan saat perjanjian ini diputus oleh Pihak Pertama karena Pihak Kedua melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian ini dan atau ketentuan lain yang berlaku bagi pekerja di Pihak Pertama.
2)	Jangka waktu perjanjian kerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sepanjang jumlah jangka waktu perjanjian awal dan perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) Tahun.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1)	Pihak Pertama berkewajiban membayar upah kepada Pihak Kedua dengan komponen upah sebagai berikut :
	a. Upah pokok sebesar Rp. number_format($show['karkon_karwgapok']) (terbilang($show['karkon_karwgapok']))/bulan	a. Upah pokok sebesar Rp. {{ number_format($contract->gapok )}} {{ terbilang( $contract->gapok )}}/bulan
	b. Uang Makan sebesar Rp. {{ number_format($contract->uang_makan) }}/bulan
	{{ $alfa }}. Tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerja.
2)	Upah yang dimaksud ayat (1) pasal ini dibayarkan secara bulanan setiap H-1 akhir bulan.
3)	Pihak Pertama berkewajiban membayar upah lembur bagi pekerja yang melaksanakan tugas lembur sesuai ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.
4)	Pihak Pertama memberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kepada Pihak Kedua, dengan catatan cuti tersebut dapat dilaksanakan apabila Pihak Kedua telah bekerja pada Pihak Pertama sekurang-kurangnya 12 (Dua Belas) bulan terus menerus, sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
5)	Jika Pihak Kedua pada saat pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan telah bekerja secara terus menerus minimal 1 (bulan) bulan pada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban memberikan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pihak Kedua berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut apabila masa kerja Pihak Kedua 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maka pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja tersebut dengan rumus: (Masa Kerja / 12) x Upah Pokok*.
6)	Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang perhitungan atau preminya dihitung dari upah pokok yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini.
7)	Pihak Pertama memberikan fasilitas berupa Pelatihan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama merasa kompetensi yang dimiliki oleh Pihak Kedua perlu ditingkatkan sehingga dapat menunjang tugas/pekerjaannya.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1)	Pihak Kedua dengan segala kemampuannya melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa melindungi kepentingan Pihak Pertama.
2)	Pihak Kedua tidak melakukan pelanggaran dan atau kejahatan, baik yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (Korupsi) mau pun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administrasi, finansial dan atau dapat merusak citra Pihak Pertama.
3)	Pihak Kedua wajib mentaati ketentuan perjanjian ini, peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya yang di keluarkan oleh Pihak Pertama dan menjaga kepentingan Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya.
4)	Pihak Kedua diwajibkan memelihara dengan tertib dan lengkap semua catatan/data, arsip/berkas, yang berhubungan dengan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta membolehkan Pihak Pertama atau wakilnya untuk meneliti, memeriksa dan membuat salinannya.
5)	Pihak Kedua diwajibkan untuk memberikan segala informasi yang menyangkut tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya setiap saat Pihak Pertama membutuhkan.
6)	Pihak Kedua tidak memberikan keterangan tentang keadaan keuangan perusahaan yang tercatat, serta hal-hal lain yang harus atau sepatutnya dirahasiakan oleh perusahaan menurut kelaziman yang berlaku.
7)	Pihak Kedua tidak memberikan keterangan kepada media cetak dan media elektronik serta pihak lain, dan tidak pula membicarakan diluar hubungan dinas segala sesuatu yang diketahuinya mengenai Pihak Pertama.
8)	Kewajiban yang tercantum dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini berlaku secara terus-menerus setelah Pihak Kedua tidak lagi bekerja pada Pihak Pertama.
9)	Pihak Kedua bersedia mengganti segala kerugian yang diterima Pihak Pertama dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku sebagai akibat dari kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
10)	Pihak Kedua bersedia dikenakan pengurangan atas upahnya berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku apabila tidak hadir secara penuh selama jam kerja berdasarkan daftar hadir yang telah disetujui olehPihak Pertama dan akan diperhitungkan pada pembayaran upah.
11)	Pihak Kedua tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang telah ditentukan /ditetapkan dalam pasal 4 perjanjian ini.
12)	Pihak Kedua tidak diperkenankan bekerja pada perusahaan lain selain perusahaan yang ditunjuk Pihak Pertama selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja ini.
13)	Pihak Kedua wajib memberitahu kepada Pihak Pertama setiap terjadi perubahan alamat rumah/tempat tinggal, ahli waris atau susunan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
14)	Pihak Kedua wajib memberitahu kepada Pihak Pertama informasi mengenai nomor telepon keluarga atau wali yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila terdapat hal penting.

Pasal 6
PERJANJIAN KERJA BERAKHIR

Perjanjian kerja ini berakhir apabila :
1)	Pihak Kedua meninggal dunia.
2)	Pihak Kedua menderita sakit berkepanjangan.
3)	Pihak Kedua mengundurkan diri.
4)	Pihak Kedua baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar/tidak memenuhi ketentuan perjanjian ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
5)	Pihak Kedua dinyatakan/dianggap tidak cakap oleh Pihak Pertama apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan pada jabatan tertentu.
6)	Pihak Pertama tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan Pihak Kedua disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan Pihak Pertama (force majeur).

Pasal 7
S A N K S I

1)	Terhadap Pihak Kedua yang tidak hadir secara penuh selama jam kerja dikenakan pengurangan atas upah yang diterimanya, dengan perhitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.
2)	Pihak Pertama dapat memutuskan/mengakhiri perjanjian kerja ini secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian kerja ini berakhir (selanjutnya disebut “Pengakhiran Dini”) apabila Pihak Kedua melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian ini, peraturan perusahaan, dan atau ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama, atau karena kinerja/perilaku Pihak Kedua mengakibatkan Pihak Pertama tidak bersedia menerima Pihak Kedua sebagai pekerja.
3)	“Pengakhiran Dini” sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilakukan Pihak Pertama tanpa harus memberikan “peringatan tertulis ke-1, ke-2, dan atau terakhir ke-3” kepada Pihak Kedua dengan ketentuan:
	a.	Pengakhiran dini tersebut diberitahukan sebelumnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
	b.	Dalam hal Pihak Kedua dituduh melakukan pelanggaran dengan ancaman “Pengakhiran Dini” maka Pihak Kedua wajib menyampaikan pertanggungjawaban/pembelaan diri kepada Pihak Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari dan jika dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima Pihak Kedua tidak memberikan pertanggungjawaban atau apabila pertanggungjawaban yang diberikan Pihak Kedua tidak dapat diterima oleh Pihak Pertama berdasarkan alasan dan pertimbangan yang semestinya, maka Pihak Kedua dianggap telah dapat menerima keputusan “Pengakhiran Dini” tersebut diatas dari Pihak Pertama.
4)	Jika “Pengakhiran Dini” ini terjadi karena Pihak Kedua melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.
5)	Jika Pihak Pertama melakukan “Pengakhiran Dini” bukan disebabkan karena ketentuan yang dimaksud ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau bukan karena kesalahan/kelalaian dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan ganti rugi sebesar jumlah upah untuk jangka waktu Perjanjian Kerja yang tersisa serta hak-hak Pihak Kedua yang belum dibayarkan oleh Pihak Pertama.
6)	Jika Pihak Pertama melakukan “Pengakhiran Dini” tersebut disebabkan karena ketentuan yang dimaksud ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau karena kelalaian/kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.

7)	Dalam hal Pihak Kedua akan melakukan “Pengakhiran Dini” maka Pihak Kedua harus memberitahukan maksudnya tersebut selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
8)	Pihak Kedua wajib mengganti biaya rekrutmen, perjalanan dinas, dan pendidikan sebesar Rp.11,000,000 (sebelas juta rupiah) apabila Pihak Kedua belum bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut sejak pertama kali di tempatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pihak Kedua memutuskan Perjanjian Kerja.
	b.	Pihak Kedua dengan sengaja melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian ini atau ketentuan yang berlaku bagi Pihak Pertama sehingga mengakibatkan Pihak Pertama memutuskan Perjanjian Kerja karena Rekanan Pihak Pertama tidak bersedia lagi mempekerjakan Pihak Kedua.
9)	Apabila Pihak Kedua mengikuti pelatihan kemudian mengajukan “Pengakhiran Dini” sebelum masa Perjanjian Kerja ini berakhir dan atau sebelum 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pelatihan, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian biaya pelatihan kepada Pihak Pertama.
10)	Selanjutnya mengenai “Pengakhiran Dini” perjanjian kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan diri dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pemutusan dan Pembatalan Perjanjian.

Pasal 8
P E R S E L I S I H A N

1)	Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja ini.
2)	Perjanjian kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh Pihak Pertama dan rangkap kedua dipegang oleh Pihak Kedua.
3)	Semua perjanjian atau kesepakatan kerja yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum tanggal perjanjian kerja ini, bila ada, maka dengan ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi.
4)	Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak ada janji-janji, syarat-syarat atau pengertian lain apapun selain dari apa yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.
5)	Pihak Kedua memahami sepenuhnya bahwa semua hal yang tercantum dalam peraturan perusahaan berlaku baginya, kecuali jika telah ditentukan hal lain dalam perjanjian kerja ini maka ketentuan dalam perjanjian kerja inilah yang berlaku.
6)	Perjanjian kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan apapun dan setelah dibaca secara seksama maka kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian kerja ini.

Pasal 9
KONDISI KERJA LAINNYA

Pihak Pertama meminjamkan aset kepada Pihak Kedua untuk digunakan selama masa kerja. Penggunaan aset itu hanya untuk keperluan bisnis Pihak Pertama. Hal-hal yang perlu dipahami dalam penggunaan aset adalah sebagai berikut :
1)	Aset yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua dan kondisinya tercatat di dalam sistem pencatatan aset.
2)	Aset Pihak Pertama tidak diijinkan untuk diberikan ataupun dipinjamkan kepada pihak lain selain dari staff yang dipinjamkan.

3)	Pihak Kedua yang dipinjamkan aset oleh Pihak Pertama berkewajiban untuk melindungi aset dan data yang ada didalamnya dari segala bentuk kerusakan, kehilangan ataupun pencurian.
4)	Apabila terjadi hal-hal seperti kerusakan, kehilangan ataupun pencurian, maka Pihak Kedua wajib melapor kepada Pihak Pertama dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam dari waktu kejadian.
5)	Hanya aplikasi yang sudah mendapatkan lisensi dan software standar Pihak Pertama yang boleh dipergunakan.
6)	Seluruh aset yang diberikan kepada Pihak Kedua hanya bersifat pinjaman dan wajib dikembalikan kepada Pihak Pertama berikut dengan software yang terdapat didalamnya (tanpa membuat duplikasi/salinan dalam bentuk apapun). Aset tersebut wajib dikembalikan jika :
	a.	Pihak Kedua tidak lagi menggunakan aset tersebut.
	b.	Pihak Kedua menerima penggantian aset.
	c.	Masa kerja Pihak Kedua di Pihak Pertama berakhir.
	d.	Pihak Pertama meminta Pihak Kedua untuk mengembalikan aset.
	e.	Pihak Kedua menyetujui jika terjadi kerusakan / kehilangan akibat kelalaian, maka Pihak Pertama dapat meminta biaya penggantian penyediaan aset baru kepada Pihak Kedua.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
@php $directorSignature = $contract->organization->director->signature ?? null; $directorSignaturePath = $directorSignature ? public_path(ltrim($directorSignature, '/')) : null; @endphp @if($directorSignaturePath && file_exists($directorSignaturePath)) @else @endif	@php $employeeSignature = $contract->employee->signature ?? null; $employeeSignaturePath = $employeeSignature ? public_path(ltrim($employeeSignature, '/')) : null; @endphp @if($employeeSignaturePath && file_exists($employeeSignaturePath)) @else @endif
{{ $contract->organization->director->fullname }}	{{ $contract->employee->fullname }}
Direktur	Karyawan